Sorotan tajam kembali menghantam kebijakan penghapusan atau pembatasan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) di Kabupaten Merangin! Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Daerah, H. Ampera, memberikan peringatan keras: ini bukan sekadar masalah teknis ini adalah langkah yang melumpuhkan fungsi wakil rakyat dan merusak kepercayaan masyarakat!
HUBUNGAN EKSEKUTIF–LEGISLATIF TERANCAM RETAK
H. Ampera menegaskan, perubahan mekanisme penyaluran POKIR ini berpotensi menciptakan ketegangan serius : "Ini akan menimbulkan situasi yang tidak baik antara eksekutif dan legislatif, antara Bupati dengan DPRD-nya."
Alasannya jelas fungsi utama anggota dewan adalah menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Tanpa dana POKIR, apa yang bisa mereka bawa pulang ke dapilnya?
"Kalau tidak ada dana untuk saluran aspirasinya, anggota DPRD yang turun ke lapangan akan dipandang tidak berwibawa, bahkan dianggap mandul tidak membawa apa-apa ke daerah masing-masing!"
"GAGAH DAN TARING DEWAN TERSUMBAT"
Dana POKIR atau dana aspirasi bukan sekadar uang itu adalah jembatan antara rakyat dan wakilnya. Tanpa itu : "Gagah dan taring DPRD sebagai saluran aspirasi jadi terhalang, tersumbat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD pun semakin melemah."
Ampera menilai langkah Pemkab Merangin ini sangat keliru : "Sangat keliru kalau Bupati bilang eksekutif mengurangi dana POKIR. Justru dana aspirasi itulah yang menjadi jembatan penghubung antara DPRD dengan masyarakat dan konstituennya!"
KEKUASAAN TAK SEIMBANG : BUPATI KUASAI 95% ANGGARAN?
Ini yang paling mengkhawatirkan : "Kalau Bupati sudah menguasai sekitar 95% anggaran, maka perjalanan pembangunan di Merangin jadi sangat timpang dan tidak fleksibel!"
Fungsi DPRD dalam penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan melemah satu per satu :
- Fungsi budgeting → lemah
- Fungsi controlling → ikut melemah
- Fungsi legislasi → semakin terancam
SERUAN : DUDUK BERSAMA, CARI JALAN KELUAR
Pengamat ini meminta pimpinan DPRD untuk berani berbicara tegas kepada Bupati : "Saran saya, anggota DPRD harus berani memberikan pengertian kepada Bupati. Perlu duduk bersama antara pimpinan DPRD dengan Bupati untuk mencari solusi terbaik demi Merangin."
Sementara itu, awak media sudah berusaha meminta tanggapan dari para Ketua Partai se-Kabupaten Merangin, namun belum ada satu pun yang memberikan pernyataan. Keheningan ini pun kini menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah mereka diam karena sependapat, atau takut bersuara?
"Rakyat memilih wakilnya agar suaranya didengar, bukan agar dibungkam. Kalau POKIR hilang, jembatan itu pun ikut runtuh."
Reporter : Rudianto
