TAPTENG, Raimas86.net
Dukungan terhadap usulan pemberian bantuan Rp30 juta per kepala keluarga (KK) bagi korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) terus mengalir. Ketua Pemuda Muhammadiyah Tapteng, Herjiano Panggabean, S.Pd., menyatakan mendukung dorongan mantan Bupati Tapteng yang juga Ketua DPP Partai NasDem, Bakhtiar Ahmad Sibarani, agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memberikan perhatian lebih serius kepada masyarakat terdampak bencana.
Menurut Herjiano, aspirasi Bakhtiar Sibarani sejalan dengan kondisi masyarakat di lapangan, terutama warga yang hingga kini masih menunggu kepastian bantuan setelah mengalami kerugian akibat bencana.
"Kami mendukung pernyataan Bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani yang meminta Pemkab Tapteng memberikan perhatian dan bantuan kepada korban bencana. Kami juga mendukung sikap Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani yang menyatakan siap menyetujui anggaran Rp30 juta per KK bagi korban bencana, bahkan jika jumlah penerimanya mencapai 5.000 KK," bebernya.
Ia mengatakan persoalan bantuan korban bencana semestinya tidak berhenti sebagai perdebatan politik antara pemerintah dan DPRD. Menurut dia, keselamatan dan pemulihan masyarakat harus menjadi kepentingan bersama.
"Yang kita bicarakan adalah nasib masyarakat. Mereka sudah mengalami bencana dan kehilangan banyak hal. Jangan sampai setelah bencana berlalu, mereka kembali harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dan bantuan," tegasnya.
Herjiano menilai kemampuan fiskal daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan bantuan. Jika tersedia ruang anggaran, kata dia, pemerintah seharusnya mengarahkannya untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan.
"Kalau memang ada kemampuan anggaran, jangan sampai masyarakat korban bencana terus menunggu. Mereka membutuhkan kepastian dan tindakan nyata," ujarnya.
Jangan Sampai Korban Kembali Menjadi Korban
Meski mendukung usulan bantuan, Herjiano menekankan pentingnya transparansi dalam pendataan dan penyaluran. Ia meminta Pemkab Tapteng memastikan penerima bantuan benar-benar merupakan warga terdampak yang memenuhi kriteria.
Menurutnya, data penerima harus diverifikasi secara objektif dan mekanisme penyaluran perlu diawasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
"Kami mendukung kalau mekanismenya transparan, data penerima diverifikasi dengan baik, dan bantuan langsung diterima masyarakat tanpa potongan. Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban kembali menjadi korban karena adanya penyimpangan," imbuhnya.
Ia juga meminta Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mempertimbangkan aspirasi tersebut dan membuka ruang pembahasan bersama DPRD untuk mencari solusi bagi masyarakat terdampak.
"Jangan melihat ini sebagai kepentingan kelompok atau kepentingan politik. Pernyataan Bakhtiar Ahmad Sibarani dan sikap DPRD harus dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan," ucap Herjiano.
Menurut Herjiano, persoalan utama saat ini bukan siapa yang paling berhak mengklaim gagasan bantuan tersebut. Yang lebih penting adalah memastikan kebijakan benar-benar sampai kepada masyarakat.
"Pak Bakhtiar Ahmad Sibarani sudah menyampaikan aspirasi yang menurut kami sangat relevan dengan kondisi masyarakat. Ketua DPRD juga sudah menyatakan siap. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah merespons dan merealisasikan bantuan tersebut," tandasnya.
Pemuda Muhammadiyah Tapteng, kata Herjiano, akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada korban bencana, dengan catatan seluruh prosesnya dilakukan sesuai ketentuan, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Antum)
