 |
| Ket. Gambar - Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani. |
TAPTENG, Raimas86.net
Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Ahmad Rivai Sibarani mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng segera merealisasikan bantuan sebesar Rp30 juta untuk 3.000 kepala keluarga (KK) korban bencana. Usulan bantuan tersebut direncanakan bersumber dari APBD Tapteng.
Rivai menyatakan DPRD akan segera menggelar rapat untuk membahas persetujuan atas rencana tersebut. Ia optimistis seluruh fraksi DPRD Tapteng akan menyetujuinya.
"Kami akan segera menggelar rapat di DPRD, dan kami yakin semua fraksi akan menyetujui penyaluran bantuan tersebut," kata Rivai, Kamis (13/8/26).
Namun, pernyataan itu sekaligus membuka pertanyaan lebih besar, mengapa setelah berbulan-bulan sejak bencana, korban masih harus menunggu bantuan Jadup sementara Pemkab Tapteng disebut memiliki ruang fiskal untuk membantu.
Rivai mengatakan banyak korban bencana mengeluhkan belum menerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup). Menurutnya, Pemkab Tapteng tidak semestinya hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Jadi jangan hanya berharap bantuan Jadup dari pusat dan pemerintah provinsi saja, karena Pemkab Tapteng mempunyai anggaran," ujarnya.
Ia merujuk pada SILPA sekitar Rp175 miliar pada tahun sebelumnya serta tambahan anggaran Rp123 miliar yang disebut berasal dari kembalinya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
"Karena kita punya anggaran. Kita berkaca dari anggaran tahun lalu yang SILPA sebanyak Rp175 miliar. Tahun ini Pemkab Tapteng menerima tambahan anggaran sebesar Rp123 miliar dengan kembalinya dana TKD dari pemerintah pusat," ucap Rivai.
Bagi DPRD, persoalan tersebut bukan semata soal ada atau tidaknya uang. Persoalannya adalah kemauan Pemkab Tapteng menggunakan ruang fiskal yang tersedia untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
Rivai juga menegaskan tidak ada larangan bagi Pemkab Tapteng memberikan bantuan kepada korban bencana sepanjang penganggaran dan penyalurannya dilakukan sesuai ketentuan.
Untuk memastikan bantuan tidak disalahgunakan, DPRD bahkan berencana meminta aparat penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut mengawasi proses penyaluran.
Artinya, menurut Rivai, kekhawatiran mengenai penyalahgunaan anggaran semestinya tidak menjadi alasan untuk tidak memberikan bantuan. Yang diperlukan adalah mekanisme yang transparan, pendataan yang akurat, serta pengawasan yang ketat.
Disamping itu, Rivai turut menyinggung APBD Tapteng Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Ia menilai kondisi tersebut memberikan posisi strategis kepada Bupati Tapanuli Tengah dalam menentukan pelaksanaan anggaran.
"Apalagi APBD 2026 adalah Perkada sehingga Bupati memiliki kewenangan penuh, apalagi DPRD sudah setuju," imbuhnya.
Karena itu, Rivai meminta Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyetujui rencana pemberian bantuan tersebut.
DPRD, kata dia, tidak ingin usulan bantuan itu kemudian menjadi polemik politik. Jika Pemkab Tapteng menolak, DPRD meminta alasan penolakan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
"Namun jika nantinya Bupati tidak menyetujui penyaluran bantuan tersebut, maka jangan kambing hitamkan DPRD yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok," tegasnya.
Rivai bahkan menyatakan DPRD akan membuka kepada publik apabila ada fraksi yang tidak menyetujui usulan bantuan Rp30 juta untuk 3.000 KK tersebut.
"Kami akan mengumumkan ke publik fraksi dari partai mana nantinya yang tidak setuju," tandasnya. (Antum)
