![]() |
Pers, Fakta, dan Keberanian: Saat Wartawan Sering Disalahpahami |
"Jangan Memecahkan Cermin Hanya Karena Tidak Menyukai Bayangan Sendiri"
Profesi wartawan tidak selalu dipahami dengan baik. Tidak
sedikit orang yang justru memandang wartawan dengan curiga, bahkan menganggap
mereka sebagai lawan.
Wartawan adalah bagian penting dari masyarakat yang bertugas
menyampaikan informasi secara benar, berimbang, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Di ruang demokrasi, ada sebuah fenomena yang masih sering
terjadi dan seolah menjadi kebiasaan. Ketika sebuah kebijakan menuai persoalan,
ketika pelayanan publik dikeluhkan masyarakat.
Atau ketika muncul dugaan penyalahgunaan wewenang, yang
pertama kali disorot bukanlah substansi masalahnya. Justru wartawan yang
memberitakan fakta sering menjadi sasaran kemarahan.
Seolah-olah, persoalan muncul bukan karena adanya kebijakan
yang keliru, melainkan karena berita tersebut dipublikasikan.
Padahal, dalam logika yang sehat, berita tidak menciptakan
masalah. Berita hanya mengungkap masalah yang memang telah terjadi.
Jangan Salahkan Cermin Jika Wajah Terlihat Kotor
Ada sebuah pepatah lama yang masih sangat relevan:
"Jangan memecahkan cermin hanya karena tidak menyukai bayangan sendiri."
Pers ibarat cermin kehidupan masyarakat. Apa yang tampak di
dalamnya merupakan refleksi dari kenyataan di lapangan.
- Jika ada jalan rusak, media memberitakannya.
- Jika ada pelayanan publik yang buruk, media mengangkatnya.
- Jika ada dugaan penyimpangan anggaran, media melakukan investigasi.
- Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, media menyampaikan suara publik.
Apakah semua itu salah? Tentu tidak! Yang perlu diperbaiki
adalah persoalan yang terjadi, bukan wartawan yang mengungkapkannya.
Pahami! Wartawan Tidak Menulis Kebijakan
Sering kali muncul anggapan bahwa pemberitaan negatif akan
merusak citra pemerintah. Padahal yang merusak citra bukanlah berita.
Yang merusak citra adalah kebijakan yang tidak tepat,
pelayanan yang buruk, tindakan yang melanggar aturan, atau perilaku oknum yang
menyalahgunakan jabatan.
Harus dipahami bahwa:
- Wartawan tidak membuat keputusan.
- Wartawan tidak menetapkan anggaran.
- Wartawan tidak mengeluarkan izin.
- Wartawan tidak menandatangani proyek.
Semua itu adalah kewenangan pejabat pada bidangnya
masing-masing. Jika kemudian kebijakan tersebut menimbulkan persoalan dan
diberitakan berdasarkan fakta, mengapa wartawan yang dipersalahkan?
Mengkritik Bukan Berarti Membenci
Masih ada pihak yang menganggap setiap berita kritis sebagai bentuk permusuhan. Padahal kritik adalah bagian dari demokrasi.
Pers hanya menyampaikan fakta yang telah diperoleh melalui
proses jurnalistik, lengkap dengan konfirmasi dan prinsip keberimbangan sesuai
Kode Etik Jurnalistik.
Jika suatu pemberitaan ternyata tidak benar, Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menyediakan mekanisme hak jawab dan hak
koreksi.
Artinya, negara telah memberikan jalan yang bermartabat
untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan. Karena itu, intimidasi terhadap
wartawan bukan hanya tidak tepat, tetapi juga mengabaikan mekanisme yang telah
diatur dalam hukum.
Menjadi wartawan bukan sekadar menulis berita lalu
memublikasikannya. Ada proses panjang yang harus dilalui.
Wartawan mencari data, mewawancarai narasumber, memeriksa
ulang informasi, lalu menyusun berita agar tidak menyesatkan pembaca. Semua itu
dilakukan supaya masyarakat menerima kabar yang benar, bukan sekadar sensasi.
Karena itulah, wartawan yang baik tidak bekerja berdasarkan
perasaan pribadi. Mereka tidak boleh menulis hanya karena suka atau tidak suka
terhadap seseorang.
Yang menjadi dasar adalah fakta di lapangan, peristiwa yang
benar-benar terjadi, dan keterangan dari narasumber yang jelas.
Inilah yang membuat
pekerjaan wartawan penting, sekaligus berat. Mereka dituntut cepat, tetapi juga
harus akurat. Mereka harus tajam, tetapi tetap adil.
Tugas, Pokok, dan Fungsi Wartawan Menurut UU No. 40 Tahun 1999
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
dijelaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi,
pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dari sini
kita bisa melihat bahwa wartawan tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga
ikut membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai peristiwa.
Ada beberapa hal penting yang menjadi dasar kerja wartawan menurut
undang-undang tersebut:
- Pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
- Pers tidak boleh disensor atau dibatasi secara sewenang-wenang.
- Dalam menjalankan tugasnya, pers wajib menghormati norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah.
- Wartawan wajib bekerja secara profesional dan berpegang pada kode etik jurnalistik.
Dari ketentuan itu, jelas bahwa wartawan memiliki tanggung
jawab besar. Mereka diberi kebebasan untuk bekerja, tetapi kebebasan itu bukan
tanpa batas.
Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab
moral dan etika. Itulah sebabnya wartawan yang baik tidak hanya pintar menulis,
tetapi juga jujur, berimbang, dan berhati-hati dalam menyampaikan informasi.
Mengapa Wartawan Sering Dianggap Negatif?
Ada kalanya seseorang merasa tidak senang ketika dirinya
diberitakan. Apalagi jika berita tersebut mengungkap kesalahan, penyimpangan,
atau kebijakan yang menuai kritik.
Pada saat seperti itu, wartawan sering menjadi sasaran
amarah. Mereka disebut pengganggu, pencari kesalahan, bahkan tak jarang
dianggap musuh.
Padahal, yang sebenarnya sedang terjadi adalah benturan
antara fakta dan kenyamanan. Kebenaran memang tidak selalu enak didengar.
Namun ketidaknyamanan itu tidak berarti berita tersebut
salah. Justru di situlah peran pers menjadi penting: mengingatkan publik bahwa
ada hal-hal yang perlu dibenahi.
Dalam banyak kasus, yang membuat kebijakan adalah para
pemegang kuasa, bukan wartawan. Wartawan hanya melaporkan apa yang terjadi,
lalu menyampaikannya kepada masyarakat.
Jika ada kebijakan yang merugikan, jika ada tindakan yang
tidak sesuai aturan, atau jika ada penyalahgunaan wewenang, maka tugas wartawan
adalah mengabarkannya. Mereka tidak menciptakan masalah itu, mereka hanya
membuka fakta agar publik tahu.
Salah satu kesalahan besar dalam menilai suatu profesi
adalah menggeneralisasi kesalahan satu orang kepada semua orang.
Jika ada satu wartawan yang tidak profesional, tidak etis,
atau bahkan melakukan pelanggaran, maka yang tepat untuk disebut adalah oknum
wartawan. Bukan seluruh wartawan.
Prinsip ini penting, karena berlaku untuk semua profesi. Ada
oknum dokter, oknum guru, oknum polisi, oknum pegawai, dan oknum dari profesi
lainnya.
Tidak adil jika satu kesalahan langsung dilekatkan pada
seluruh kelompok. Cara berpikir seperti itu bukan hanya keliru, tetapi juga
merugikan banyak orang yang sebenarnya bekerja dengan sungguh-sungguh.
Wartawan yang menjalankan tugas dengan jujur tentu tidak
pantas disamakan dengan mereka yang menyalahgunakan profesinya.
Kritik yang Adil, Bukan Kebencian
Dalam kehidupan sosial, kritik memang diperlukan. Namun
kritik harus disampaikan secara adil. Jika ada wartawan yang salah, maka
kritiklah orangnya.
Jika ada berita yang tidak akurat, maka minta koreksi secara
benar. Jika ada pelanggaran, selesaikan melalui mekanisme yang sesuai.
Yang tidak tepat adalah memelihara kebencian terhadap
seluruh wartawan hanya karena pengalaman buruk dengan satu atau dua orang.
Sikap seperti itu hanya akan menutup ruang dialog dan
memperbesar jarak antara masyarakat dengan pers. Padahal, kerja jurnalistik
yang sehat justru membutuhkan kepercayaan publik.
Kepercayaan itu lahir ketika masyarakat mau membedakan
antara profesi dan oknum. Ketika orang mulai bisa berkata, “Yang salah adalah
oknumnya, bukan seluruh wartawan,” di situlah kedewasaan berpikir mulai tumbuh.
Kedewasaan itulah yang dibutuhkan dalam masyarakat yang
ingin maju. Jika ada kesalahan, sebut saja oknum. Jangan seret seluruh profesi
ke dalam satu kesalahan individu.
Wartawan hadir untuk mencari fakta, menyampaikan kebenaran,
dan membantu publik memahami dunia di sekitarnya.
Pers yang sehat akan melahirkan masyarakat yang lebih sadar,
lebih kritis, dan lebih kuat. Dan pada akhirnya, itulah yang dibutuhkan bangsa
ini.
Bukan kebencian terhadap wartawan, melainkan penghargaan
terhadap fakta dan keberanian menyuarakan kebenaran.
Di sisi lain, kebebasan pers juga membawa tanggung jawab.
Wartawan wajib akurat, adil, dan memberi kesempatan kepada pihak yang
diberitakan untuk memberikan penjelasan.
Ketika standar profesional itu dijalankan, kritik terhadap
kebijakan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, bukan bentuk permusuhan.
Masyarakat tidak membutuhkan media yang hanya menulis kabar
baik. Masyarakat membutuhkan media yang berani menyampaikan kenyataan apa
adanya, karena dari situlah evaluasi, perbaikan, dan akuntabilitas dapat
tumbuh.
"Jika fakta terasa menyakitkan, mungkin yang perlu diperbaiki bukanlah wartawannya, melainkan penyebab lahirnya fakta itu sendiri".





