TIMIKA, 23 JUNI 2026 – Ratusan pencari kerja asal Mimika yang tergabung dalam Asosiasi Pencari Kerja Lokal Carstensz Mimika (APELCAMI) turun ke jalan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 22 juni 2026. Tujuan utama aksi ini adalah memperjuangkan kesempatan kerja yang layak bagi warga asli daerah sendiri. Massa yang mendatangi lingkungan kantor pemerintahan berharap bisa bertemu langsung Bupati Raden Kanjeng Aryo atau Johanes Rettob guna mendapatkan kejelasan mengenai nasib mereka. Namun, hingga kegiatan berakhir, tidak ada satu pun pejabat atau staf di lingkungan eksekutif daerah yang bersedia menerima dan mendengarkan aspirasi mereka.
Dalam aksinya, APELCAMI menyampaikan dua tuntutan pokok: penerbitan Surat Edaran resmi dari Bupati yang mengatur pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta pembatasan ketat terhadap perpindahan domisili mendadak yang sering terjadi setiap kali ada pembukaan lowongan pekerjaan di wilayah Mimika.
Kondisi di lapangan dinilai sudah sangat memprihatinkan dan mendesak. Sementara warga asli terus berjuang menyuarakan haknya, sejumlah perusahaan mitra kerja PT Freeport Indonesia justru terindikasi aktif merekrut tenaga kerja dari luar daerah secara besar-besaran. Di sisi lain, situasi ini juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan berkedok jasa pencarian kerja. Hingga kini, tanggapan pemerintah daerah dinilai lambat dan belum menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.
Perwakilan APELCAMI, Geelvink Kafiar, mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam atas lambannya respon pemerintah yang kerap bersembunyi di balik alasan prosedur birokrasi. Menurutnya, selama ini hanya ada imbauan semata tanpa solusi yang nyata.
“Jika kami harus menunggu selesainya penyusunan Peraturan Daerah, berapa lama lagi kami harus menunggu? Pemerintah hanya bisa mengimbau, tapi tidak membuka akses kerja yang jelas. Padahal, anak-anak daerah ini sudah memiliki sertifikasi dan keahlian yang sangat memadai untuk memenuhi syarat kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini,” tegas Geelvink.
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini murni untuk memperjuangkan hak ekonomi warga, bukan memiliki muatan politik apa pun.
“Kami datang hanya ingin meminta kesempatan bekerja, bukan hal lain. Kami tetap bagian dari Indonesia dan mencintai tanah air ini. Jangan sampai kami diperlakukan seperti orang asing di daerah sendiri. Kami kecewa melihat pemimpin daerah yang terkesan sibuk mengurus hal di luar wilayah, sementara daerah yang dipimpinnya terabaikan. Sudah dua tahun masa jabatan berjalan, belum ada langkah nyata. Jika memang tidak mampu melayani rakyat, sebaiknya kinerja Bupati beserta seluruh jajaran OPD diaudit secara menyeluruh,” tambahnya dengan nada tegas.
Apresiasi untuk Pihak Legislatif Provinsi
Berbeda dengan tanggapan pihak eksekutif, APELCAMI memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada lembaga legislatif tingkat provinsi yang dinilai lebih tanggap terhadap suara rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, massa berhasil bertemu langsung dengan Araminus Omaleng, Anggota Komisi 2 DPRP Papua Tengah. Beliau menjadi satu-satunya pemimpin yang bersedia menerima aspirasi dan memberikan komitmen untuk membawa serta mengawal seluruh tuntutan yang disampaikan APELCAMI ke tingkat pembahasan di DPR Provinsi Papua Tengah.
Melalui pernyataan ini, APELCAMI menegaskan akan terus memantau perkembangan janji tersebut dan meminta keterbukaan penuh dari pemerintah daerah Mimika demi menjamin masa depan generasi asli daerah.
